Image of Hukum Tata Negara Indonesia

Text

Hukum Tata Negara Indonesia

Gerakan reformasi yang terjadi di NRKI menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen UUD 1945 secara otomatis merekonstruksikan semua peraturan lembaga-lembaga negara, baik di peraturan pusat maupun di daerah. Penambahan dan pengurangan lembaga negara yang ada, tentu berakibat perubahan peraturan perundang-undangan. Peraturan dan undang-undang pelaksana untuk lembaga negara yang baru, seperti MK, KY, dan DPD harus dibentuk.

Ketersediaan
UPTP00000781342.042 MAR hUPT Perpustakaan (Rak 4)Tersedia
UPTP00000782342.042 MAR hUPT Perpustakaan (Rak 4)Tersedia
UPTP00000783342.042 MAR hUPT Perpustakaan (Rak 4)Tersedia
UPTP00000784342.042 MAR hUPT Perpustakaan (Rak 4)Tersedia
UPTP00000785342.042 MAR hUPT Perpustakaan (Rak 4)Tersedia
UPTP00000786342.042 MAR hUPT Perpustakaan (Rak 4)Tersedia
UPTP00000787342.042 MAR hUPT Perpustakaan (Rak 4)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.042 MAR h
Penerbit
Yogyakarta : Andi.,
Deskripsi Fisik
x + 198 p.; illus: 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-29-6394-6
Klasifikasi
342.042
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Hukum
Hukum Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar